PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUDRISTEK TAHUN 2023-2024
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUDRISTEK TAHUN 2023-2024

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kemdikbudristek Tahun 2023-2024

Diposting pada

KOTA GORONTALO – Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kemdikbudristek Tahun 2023-2024

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dan merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi juga menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan.

Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan kelas dunia dan melanjutkan Grand Design dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022 diperlukan beberapa penyesuaian sebagai dampak adanya perubahan nomenklatur, struktur, dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada tahun 2023 peta jalan reformasi birokrasi Kemendikbudristek perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

Peta jalan ini digunakan untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek dan memastikan pengelolaan RB yang efektif terkait perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi yang mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan serta memiliki indikator untuk mengukur capaian RB Kemendikbudristek.

Dalam periode tahun 2014-2019, Kemendikbudristek telah berupaya meningkatkan perbaikan indeks reformasi birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Indeks reformasi birokrasi diawali dengan 70,79 pada tahun 2015 yang terus mengalami peningkatan di tahun 2016 (73,91) dan tahun 2017 (75,2). Indeks reformasi birokrasi mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 73,35 karena terjadi perubahan instrumen penilaian mandiri yang belum tersosialisasi dengan baik. Namun Pada tahun 2019, capaian indeks reformasi birokrasi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan capaian rata-rata kementerian/lembaga lainnya. Selain indeks reformasi birokrasi, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung dengan bertambahnya unit kerja yang ditetapkan sebagai zona integritas WBK/WBBM.

Indeks reformasi birokrasi tahun 2021 meningkat sebanyak 0,84 poin, menjadi 78,79 dengan kategori “BB”. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbudristek telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada tahun 2022, indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek naik 0,09 poin menjadi 78,88 dengan kategori “BB”. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbudristek telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pemenuhan dan hasil antara. Namun, terdapat penurunan pada komponen reform.

Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendikbudristek, yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan 8 (delapan) area perubahan kepada seluruh satker serta pendampingan pembangunan ZI WBBM, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan. Selain itu, dukungan dari pimpinan dan kualitas implementasi manajemen perubahan melalui berbagai upaya peningkatan komitmen seluruh jajaran pegawai dan pimpinan, peningkatan pola pikir dan budaya kerja, serta penurunan resistensi terhadap perubahan terus meningkat.

Berbagai perbaikan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek sampai dengan tahun 2023 dalam penerapan RB, di antaranya yaitu:

  • menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
  • meningkatkan kualitas implementasi manajemen perubahan melalui berbagai upaya peningkatan komitmen seluruh jajaran pegawai dan pimpinan, peningkatan pola pikir dan budaya kerja, serta penurunan resistensi terhadap perubahan;
  • melakukan penyusunan rancangan perubahan dan turunan dari beberapa kebijakan sebagai tindak lanjut dalam implementasi kebijakan;
  • menyusun peta proses bisnis sesuai dengan hasil penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja terbaru serta perbaikan seluruh POS terkait;
  • mengidentifikasi referensi arsitektur SPBE kementerian;
  • melakukan perbaikan POS dan aplikasi penyusunan HCDP untuk menghasilkan Training Need Analysis (TNA) yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  • meningkatkan peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan pembimbingan, pemberian konsultasi, dan pemantauan dalam upaya pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  • melibatkan stakeholder dalam melakukan perbaikan pelayanan publik dengan melakukan survei langsung kepada masyarakat penerima layanan; dan
  • sudah 55 unit kerja di Kemendikbudristek yang meraih predikat Zona Integritas menuju WBK dengan 2 unit kerja di antaranya telah mencapai predikat WBBM sampai dengan tahun 2023. Hal ini menjadikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat penghargaan sebagai salah satu pemimpin pelopor perubahan.

Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022-2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu: terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel, terciptanya birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola. Salah satu potensi untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi, Kemendikbudristek dilakukan dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kemendikbudristek melakukan penyesuaian peta jalan RB tahun 2023-2024 yang bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

Percepatan pelaksanaan RB pada level mikro di Kemendikbudristek didasarkan pada dua dimensi, yaitu:

  1. Dimensi Prioritas Nasional adalah Pelaksanaan RB Kemendikbudristek yang didasari pada Prioritas Nasional yang berarti bahwa pelaksanaan harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory; dan
  2. Dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodasi kebutuhan guna pemecahan masalah tata kelola internal kementerian yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Agar percepatan pelaksanaan RB Kemendikbudristek berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengelolaan rencana aksi terkait dimensi prioritas nasional dan dimensi prioritas instansional yang baik yang meliputi pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, Tim atau Unit Pengelola RB Internal perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit kerja serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut. Tim berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan. Pada program level mikro perlu disusun tim yang berperan sebagai pengarah, pelaksana, dan penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek. Tim pengarah di tingkat Kementerian dipimpin oleh Menteri dengan Sekretaris Jenderal sebagai sekretaris tim pengarah, tim pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana sebagai sekretaris tim pelaksana, dan tim penilai internal dipimpin oleh Inspektur Jenderal dengan Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai sekretaris Tim Penilai Internal.

Tahapan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan RB adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam peta jalan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal dan dapat mencapai target-target dan tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk: memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait, menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi, menilai kualitas pengelolaan RB internal. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek akan dilakukan dalam rentang waktu enam bulan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya serta menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

A. Latar Belakang Penyusunan Peta Jalan RB
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C, ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Amanat tersebut tertuang dalam Pilar Pertama Visi Indonesia 2045. Visi tersebut terdiri dari empat pilar pembangunan yaitu 1) pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), 2) perkembangan ekonomi berkelanjutan, 3) pemerataan pembangunan, dan 4) ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pilar pertama Visi Indonesia 2045 mendorong Pemerintah untuk mampu mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar tidak tergantikan oleh teknologi, serta menggalakkan pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Kemendikbudristek sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara memiliki andil peran yang besar dalam mewujudkan visi tersebut. Tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan mengendalikan pembangunan SDM dengan keterlibatan seluruh warga negara dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Dengan pembangunan SDM yang selaras dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, mampu bersaing, dan berdiri sama tinggi dengan bangsa maju lain di dunia.

Penempatan tata kelola pemerintahan dalam pilar keempat Visi Indonesia 2045 menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pilar pertama visi Indonesia 2045, perlu didukung dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kurun waktu tahun 2010-2019 sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kemendikbudristek telah mengimplementasikan program nasional reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya pada aspek dokumentasi semata, namun pada dampak perubahan yang lebih baik yang dirasakan oleh seluruh pegawai Kemendikbudristek, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat (stakeholder) dalam implementasi kebijakan Kemendikbudristek. Dalam rangka memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh unit kerja serta memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif terkait perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kemendikbudristek menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024.

B. Dasar Hukum
Penyusunan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Peta Jalan, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 442);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Peta Jalan ini sebagai penjabaran visi, misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengenai RB, serta untuk melanjutkan Grand Design dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015-2024 dengan penyesuaian kebutuhan organisasi.

Arah penyusunan peta jalan ini bertujuan agar Tim RB dan unit kerja memiliki pedoman dalam pelaksanaan tiap tahapan implementasi Grand Design dan Peta Jalan RB dan memiliki indikator untuk mengukur capaian reformasi birokrasi Kemendikbudristek.

DOWNLOAD PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUDRISTEK TAHUN 2023-2024

>>>>> UNDUH <<<<<